KEBUTUHAN
Oleh : IBG Dharma Putra
SCNEWS.ID-BANJARMASIN. Semua manusia mempunyai kebutuhan, Maslow merumuskannya dalam bentuk yang sederhana, mulai dari kebutuhan faaliah, rasa aman, kasih sayang, harga diri, hingga puncak di aktualisasi diri. Piramida sederhana itu, tak sekadar teori, tapi cermin perjalanan batin menuju manusia seutuhnya.
Kebutuhan diatas, wajib dipenuhi baik secara soliter maupun solider. Pemenuhan secara lebih berdaya guna, berhasil guna serta tepat guna, membuat timbulnya keinginan bersepakat untuk membentuk negara. Dengan begitu, amat jelas, bahwa hubungan negara dengan masyarakat, tak hanya hubungan normatif yang berorientasi sosial tetapi juga mengandung orientasi bisnis.
Kedua orientasi itu, wajib dikombinasikan dalam alunan nada harmoni yang indah dan seimbang, sehingga saling menguatkan dan berujung pada tercapainya kebutuhan anggota masyarakatnya dan itulah substansi pokok dari sebuah negara.
Orientasi sosial terlihat dalam pengabdian dan orientasi bisnis terlihat dari penggajian.
Orientasi bisnis sebuah negara, terlihat secara nyata dari ongkos yang dibebankan pada setiap anggota masyarakat bagi pengelolaan negara dan pelayanan yang diberikan oleh negara. Ongkos tersebut berbentuk tagihan pajak, yang menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat dan selayaknya dibayar sesuai ketentuan yang telah disepakati sebelumnya.
Tentu akan menimbulkan protes dan kegaduhan jika tarifnya terlalu mahal, tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat, sementara dilain sisi, pengelolaan negara amburadul, pelayanannya tidak bermutu dan tidak memuaskan sebagian besar masyarakat.
Di titik itu, rakyat sebagai pemilik sah negara, wajib mengingatkan bahkan melakukan evaluasi kontrak kerja dengan pemerintah, dengan tegas memberi tanda bahwa kontrak sedikitpun tidak boleh dikhianati. Pemerintah hanya pemegang mandat, rakyatlah pemilik sah negara ini.
Bahwa sesungguhnya kebutuhan menjadi dasar inspirasi tulisan dan pemenuhannya merupakan kewajiban bersama, sehingga semua peraturan yang menjauhkan dari pemenuhan kebutuhan adalah pengkhianatan dan peraturan berakibat kesenjangan pemenuhan antar sesama adalah kezaliman.
Negara memilih pemerintah untuk mengelolakan negara dan memberikan pelayanan masyarakat melalui beauty contest demokrasi, dalam arena terbuka supaya semua bisa ikut kontes, disebut pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hingga bisa terpilih yang terbaik.
Secara bersamaan dipilih pula para “komisaris”, wakil rakyat, yang bertugas membuat aturan, mengatur keuangan dan mengawasi pelayanan. Menjadi ironi jika para komisaris itu hanya tidur di kursi empuk, sementara kebutuhan rakyat tak kunjung tercapai.
Ironi bergeser menjadi tragedi jika penghasilan tinggi, yang jauh melampaui daya bayar pajak sebagian besar masyarakat membuat mereka bersorak dan berjoget riang. Sorak dan tarian pertanda pengkhianatan, karena hakekatnya, kiprah mereka bersifat nirlaba. Ada biaya hidup yang cukup disertai biaya operasional supaya bisa bekerja dengan sebaik baiknya.
Pengkhianatan akan semakin besar, jika kiprah para komisaris negara, wakil rakyat membuat aturan yang semakin menjauhkan masyarakat pemilik negara dari pencapaian kebutuhannya. Kehilangan rasa aman serta kenyamanannya, apalagi jika kondisi tersebut, diakibatkan oleh omongan ngawur pelaksana pemerintahan.
Pengkhianatan yang menumpuk, dikit berdikit menjadi bukit, semakin lama akan berpotensi mengubah tatanan sosial kemasyarakatan dan membuat masyarakat masyarakat Indonesia, terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pencuri dan golongan kecurian. Tentunya akan berhadap hadapan horizontal, membakar asa dan timbulkan emosi revolusi.
Maka marilah kita mulai berbenah. Perubahan besar selalu berawal dari perubahan kecil, mulai dari dalam diri. Dari kesadaran pribadi, lahirlah kesadaran kolektif, yang berujung kemunculan negara yang hakiki, hadir bukan sebagai beban, melainkan sebagai sahabat dalam perjalanan menuju sehat, sejahtera dan bahagia sebagai manusia seutuhnya.
Banjarmasin
22082025
