KRISIS
Oleh : IBG Dharma Putra
SCNEWS.ID-BANJARMASIN. Masyarakat bergolak. Alarm kekecewaan telah berubah menjadi sirene murka, menggema di lorong lorong kehidupan. Keluh kesah menjelma cemas dan ketakutan, disulut oleh simpang siurnya cerita tentang lahan yang hendak dirampas, tabungan yang tak lagi aman, serta pajak yang kian ruwet, bertele, dan mendadak naik.
Kehidupan kepemerintahan berjalan rutin dan bebal, seolah tak peduli jerit himpitan ekonomi yang sedang mencekik. Amarah itu pun pecah, bukan hanya karena perut lapar, tetapi karena jiwa terluka, menyaksikan paradoks tunjangan wakil rakyat yang disambut dengan joget riang dan jawaban arogan yang kehilangan empati. Ditambah kebrutalan aparat yang melindas dan membunuh warganya yang sudah tertindas.
Lahirlah bayang bayang krisis yang merugikan semuanya. Krisis selalu lahir sebagai bayangan gelap dari rapuhnya kepercayaan,datang dalam diam, merayap di celah ketidakadilan, merusak sendi kemanusiaan. Sejarah memberi petunjuk, bahwa korupsi, inkonsistensi hukum, kebijakan mencla mencle dan kebekuan komunikasi, bisa menjadi bara yang menyulut api krisis, sehingga legitimasi kian menipis, dan krisis pun menjelma multi dimensi, ekonomi terguncang, politik retak, dan nurani sosial terkoyak.
Setiap bangsa yang mengalaminya, mencatat jejak waktu berbeda. Ada yang runtuh dalam hitungan minggu, seperti Thailand 1997, tetapi ada pula yang merana bertahun-tahun sebelum menemukan jalan pulang. Lama waktu transisi ditentukan keseimbangan antara daya tahan internal dan badai eksternal, secara konsepsi disebut cadangan devisa yang kokoh atau yang keropos, keberanian reformasi atau menunda, kebijakan konsisten atau kebijakan berkhianat.
Sejarah pun berbisik bahwa krisis moneter tidak pernah lahir dari satu penyebab tunggal, tetapi selalu berupa jalinan konspirasi antara fondasi ekonomi yang rapuh, kebijakan yang gamang, tekanan eksternal yang menghempas, serta luka psikologis yang menghantui rakyatnya.
Indonesia tidak menginginkan krisis. Pemerintah pun telah menyusun langkah baik serta benar, untuk menghindarinya. Menteri Sri Mulyani (SMI) bisa diandalkan untuk itu, reputasi, konsistensi dan catatan integritasnya, bisa menjadi dasar kepercayaan itu, SMI wajib jaga kemudi pada pilihan efisiensi dan bukan dengan menambah beban rakyat melalui jalan ekstensifikasi atau intensifikasi pungutan. SMI harus ingat, rakyat yang sudah terhimpit memerlukan nafas berupa subsidi menguatkan kemandirian, lapangan kerja menghadirkan penghasilan, bukan pajak yang mencekik dan pungutan yang membunuh harapan.
Efisiensi berarti penghematan, anggaran tak perlu, jangan dihamburkan, tunjangan DPR yang sering menjelma sebagai dagang sapi politik, sebaiknya dihentikan. Keteladanan sederhana jauh lebih berharga daripada seribu pidato. Data bermutu yang bebas manipulasi menjadi dasar keputusan Presiden. Jangan berbohong dengan melaporkan beras impor sebagai hasil swasembada. Ingatlah bahwa kebenaran yang dipalsukan hanya menambah derita.
Selanjutnya, ditunggu kepedulian Pak Presiden, dengan ketegasannya, memberhentikan menteri yang berbohong, menegur yang ngawur tanpa empati. Sebuah ketegasan karena sayangnya pada rakyatnya, yang diharapkan ditiru oleh para Gubernur serta Bupati dan Walikota di daerahnya masing masing.
Diperlukan pula keberanian para ketua partai, untuk menarik kader yang menjual amanah rakyat demi kepentingan pribadi. Partai politik yang berani berbenah untuk menata sistem demokrasi supaya segala konsep yang baik dan terlaksana baik di semua negara di dunia, dapat juga dipraktikkan secara baik di Indonesia.
Jika semuanya itu, ditempuh dengan kejujuran, keteguhan dan keberpihakan pada masyarakat, niscaya Indonesia akan menemukan kembali kejayaannya. Bukan ilusi, melainkan kenyataan, rakyatnya sejahtera, hidupnya adil dan makmur, berdasarkan Pancasila. Sebuah negeri disegani bukan karena retorika, tapi karena keadilan dan kasih yang hidup dalam denyut nadi warganya.
Banjarmasin
01092025.
