MASALAH DILEMATIS PADA PP 28 TAHUN 2024
Oleh : IBG Dharma Putra
SCNEWS.ID-BANJARMASIN. Secara pribadi, saya bersetuju terhadap isi PP, tanpa memungkiri adanya dilema yang perlu diselesaikan dalam penerapannya di lapangan. Kearifan dan kehati hatian, khususnya dalam memahami budaya disertai kejujuran informasi kepada tokoh masyarakat dan pelaksanaan KIE oleh para promotor kesehatan diperlukan.
Keributan tak produktif sangat potensial terjadi jika tidak ada keseimbangan holistik didalam implementasinya. Pada prinsipnya, imbangan antara hak produsen untuk beriklan dengan perlindungan konsumen, seimbangnya hormat pada budaya dan perlindungan hak individu dan perhitungan seksama implikasi ekonomi, khusus bagi masyarakat miskin merupakan tantangan dan masalah utama yang wajib dituntaskan.
Sunat perempuan atau female genital mutilation (FGM) adalah praktik yang sangat kontroversial dan dianggap melanggar hak asasi manusia. Kritik terhadapnya menjadi lebih tajam karena dilakukan tanpa persetujuan atau pemahaman yang memadai dari perempuan yang terkena, melanggar HAM, hak mereka atas tubuh dan kesehatan.
Prosedur FGM dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius, termasuk infeksi, nyeri kronis, dan masalah kelahiran di masa depan. Dilema terjadi karena dilain sisi terdapat komunitas yang memandang sunat sebagai bagian dari tradisi budaya atau agama, yang wajib dikelola dalam keseimbang dengan perlindungan hak sejahtera, khususnya kesehatan, lebih khusus kesehatan perempuan dan anak.
Saran implementasi bertahap dimulai dari FGM simbolisasi tanpa digunakan pisau tajam tetapi hanya disentuhkan disertai edukasi sangat disarankan, disertai pemahaman bahwa hormat terhadap budaya tidak boleh mengabaikan hak kesejahteraan individu.
Potensi keributan pada larangan promosi susu formula dan larangan iklan makanan olahan berkandungan garam dan gula berlebih, lebih banyak diakibatkan oleh protes produsen dan pengusaha sehingga diperlukan keseimbangan kepentingan kesehatan masyarakat dengan hak berpromosi, harusnya disertai tanggung jawab pengusaha terhadap akurasi informasi supaya tidak membahayakan kesehatan masyarakat.
Masyarakat hanya perlu diberi pemahaman ASI (Air Susu Ibu) terbaik untuk kesehatan bayi dan promosi susu formula mempengaruhi keputusan ibu untuk tak memberi ASI, apalagi jika disertai iming iming berbagai hadiah. Masyarakat juga harus tahu bahwa tekanan darah tinggi, kencing manis dan adanya lemak buruk dalam darah, semakin meningkat jumlahnya dan usaha baik untuk mencegah adalah dengan mengurangi konsumsi garam dan gula, sesuai aturan ini.
Pengenaan cukai terhadap makanan olahan bergula dan bergaram berlebihan dan larangan penjualan rokok eceran, lebih potensial dalam menimbulkan keributan karena ketegangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dengan kebebasan individu serta implikasi ekonominya, khususnya bagi masyarakat kecil.
Pengenaan cukai terasa sangat berlebihan dan belum perlu dilakukan dan untuk pelarangan rokok, masyarakat wajib diberi pemahaman bahwa larangan penjualan rokok eceran adalah sebuah langkah positif, bertujuan mengurangi konsumsi rokok, terutama di kalangan remaja, serta mengurangi dampak negatif dari merokok.
Walau begitu, area untuk merokok, wajib tetap disediakan bagi masyarakat yang merasa hak merokoknya terganggu disertai berbagai aturan agar tidak timbul pasar gelap, terutama agar tak berimplikasi pada turunnya status ekonomi pedagang rokok eceran.
Kontroversi legalisasi aborsi hasil perkosaanlah yang menempati kontroversi teratas, amat rumit karena menyangkut perbenturan hak dan nilai. Perbenturan hak terjadi antara hak ibu sebagai korban perkosaan, yang ingin lepas dari trauma dan melakukan aborsi berhadapan dengan bayi memiliki hak hidup yang harus dipertimbangkan.
Implementasi wajib berhati hati dengan analisa spesifik daerah, tergantung nilai masyarakatnya supaya keseimbangan perbenturan hak diatas tercapai serta mempunyai dampak terbaik dari pandangan moralitas agama dan budaya.
Banjarmasin
01082924
