MENGUBAH ARAH DEMOKRASI INDONESIA
Oleh : IBG Dharma Putra
“Demokrasi yang kita bangun seharusnya tidak sekadar meniru bentuk liberal yang gaduh dan mahal, tetapi tumbuh dari akar kearifan lokal yang menekankan pembagian peran, mufakat dari permusyawaratan serta kebijaksanaan. Dengan begitu, mereka yang memang bertugas mengelola negara dapat bekerja dengan fokus, sementara masyarakat luas menjalankan peran tanpa terpecah oleh perdebatan melelahkan”.
SCNEWS.ID-BANJARMASIN. Sesungguhnya dan sebenar benarnya, telinga, mulut dan otak, telah sangat lama merasakan kebosanan terhadap hiruk pikuk politik saat ini. Kebisingannya merasuki kehidupan keseharian masyarakat dengan perdebatan tidak bertepi, tentang perebutan kekuasaan.
Sesama masyarakat saling hina dengan kawan sesahabat untuk sebuah dukungan politik bagi tokoh imajiner, setidaknya merupakan tokoh tak pernah dikenalnya secara nyata. Sikap, bicara dan tindakan sebagian besar masyarakat, telah tersedot habis oleh narasi menang dan kalah.
Perdebatan yang terjadi, berpotensi timbulkan terbelahnya persatuan sekaligus amat jauh dari dialektika tujuan negara, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Perdebatan semata berkutat pada sosok, mungkin dengan sedikit nuansa peristiwa tetapi sangat jauh dari perbenturan ide.
Kebisingan memusingkan itu, membawa benak pada cerita tentang pembagian peran teratur di kehidupan sosial. Masyarakat Islam kepulauan ini, mengenak keberadaan ulama yang berfokus pada ilmu dan ketuhanan, disertai umara yang mengurus pemerintahan dengan rakyat jelata, yang menjalankan peran kehidupan sehari hari dengan gotong royong. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.
Di Bali, masyarakat Hindu mengenal struktur serupa, kaum brahmana menyebarkan ilmu dan nilai spiritual, kaum ksatria mengelola negara dan pemerintahan, kaum waisya mengurus ekonomi, dan kaum sudra menopang kehidupan melalui pertanian dan kerja produktif. Tidak ada yang saling berebut peran, secara tulus disertai tanggung jawab, menjalankan tugasnya untuk kebaikan bersama.
Diyakini, pembagian peran yang sama, dimiliki oleh berbagai budaya serta adat nusantara, sebuah pembagian peran yang jelas yang tidak hendak membeda bedakan, ataupun memecah belah tetapi untuk menjaga harmoni kehidupan bersama. Kearifan ini sejatinya telah dirumuskan dalam sila ke empat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Warisan budaya tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa karakter bangsa tidak cocok sekaligus tidak menghendaki jika semua orang terlibat secara langsung berpolitik kekuasaan, dengan alasan seluhur apapun, termasuk demi demokrasi, karena demokrasi hanyalah sebuah cara dan dimungkinkan tidak semata dilakukan melalui menghitung satu suara dengan satu coblosan langsung oleh setiap rakyat tetapi bisa juga secara tidak langsung jika cara itulah yang lebih sesuai dengan budaya serta kearifan lokal dan lebih menjamin terciptanya keadilan dan kemakmuran.
Secara lebih jelas dapat dikatakan, demokrasi tidak harus selalu berarti keterlibatan langsung semua anggota masyarakat pada proses politik, yang dapat berarti bahwa sistem perwakilan yang terbuka, jujur, dan bermartabat justru akan bisa lebih sesuai dengan jiwa bangsa dibanding sistem pemilihan umum langsung yang dipenuhi manipulasi uang, dan kepentingan sesaat.
Sekaranglah saatnya, pesan budaya itu dibaca kembali dengan perlahan dan seksama, karena pusing akibat demokrasi liberal keblinger yang telah terjadi akan menambah data tentang tak cocoknya sistem pemilu yang ada dan layaknya memang harus dikembalikan pada kesepakatan Pancasila.
Demokrasi yang kita bangun seharusnya tidak sekadar meniru bentuk liberal yang gaduh dan mahal, tetapi tumbuh dari akar kearifan lokal yang menekankan pembagian peran, mufakat dari permusyawaratan serta kebijaksanaan. Dengan begitu, mereka yang memang bertugas mengelola negara dapat bekerja dengan fokus, sementara masyarakat luas menjalankan peran tanpa terpecah oleh perdebatan melelahkan.
Dengan kembali ke dasar budaya, maka potensi seluruh elemen bangsa untuk secara bersama, melangkah menuju demokrasi egaliter disertai hakekatnya yang bermartabat, yang tak hanya bicara tentang menang kalah serta kekuasaan, tetapi menghadirkan kasih sayang, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Banjarmasin
12102025
