PERNYATAAN CERDAS PRESIDEN ?
“Presiden ingin agar disiplin protokol kesehatan membudaya dan menjadi kebiasaan spontan setiap anggota masyarakat. Kebiasaan spontan diperlukan karena di masa pandemi, kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi dikontrol oleh pemerintah dengan instrumen reward, punishment dan kemudahan administrasi urusan keseharian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sedangkan dimasa endemi, kewenangan pemerintah akan dicabut dan dipindahkan pada peran dan tanggung jawab masing masing anggota masyarakat”.
Oleh : IBG Dharma Putra
SCNEWS.ID-BANJARMASIN. Sejak pertama kali pernyataan Presiden Jokowi dilontarkan, dalam bentuk pernyataan yang terkesan nyeleneh, karena semasih masa pandemi sudah mulai membolehkan anggota masyarakat Indonesia untuk tak mengenakan masker di tempat umum, tangan saya sudah mulai gatal untuk mengapresiasi dan menulis pujian kepada presiden Jokowi. Namun di waktu yang sama dengan munculnya keinginan itu, saya sedang disibukkan oleh pelatihan daring sebagai surveior rumah sakit yang menyita seluruh waktu saya sehingga menulis pujian terhadap kecerdasan pak presiden harus saya tahan dan tunda tunda.
Itulah yang berakibat sesaat setelah pelatihan daring sebagai surveior rumah sakit ditutup, bendungan daya tahan yang menunda nunda keinginan saya untuk memuji pak presiden itu, jebol dan dengan segera, tangan saya bergerak memencet mencet telepon seluler dan menuliskan apresiasi kritis terhadap pernyataan presiden tersebut dan terciptalah tulisan yang diberi judul, Pernyataan Cerdas Presiden. Diberi judul begitu, karena memang sangat cerdas jika dilihat dari aspek pengendalian penyakit yang disebabkan oleh covid 19. Pernyataan tersebut memancing terjadinya pengendalian penyakit yang disebabkan oleh covid 19 menjadi paripurna. Pernyataan itu, seolah menjadi gong pembuka untuk dimulainya pengendalian penyakit jangka panjang untuk melengkapi pengendalian penyakit jangka pendek serta menengah yang telah dilakukan dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini.
Pengendalian jangka panjang memerlukan peran serta dan kemandirian masyarakat yang lebih menonjol dibandingkan dengan peran pemerintah. Sebuah kondisi biasa, kondisi keseharian masyarakat yang wajib berupaya menjaga tubuh tetap sehat dan mencegah penyakit secara mandiri sehingga tak menjadi sakit dan tak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mengobati sakitnya. Karena memang mencegah lebih murah daripada mengobati.
Pengendalian mandiri akan diperlukan masyarakat pada saat pandemi ini berubah menjadi endemi. Karena kondisi endemi, adalah kondisi keseharian, tak ada lagi pengobatan gratis, tak ada lagi pemeriksaan sertifikat vaksin, tak ada lagi paksaan untuk menggunakan masker dan semuanya diserahkan pada kesadaran anggota masyarakat masing masing.
Saat ini, tidak mengherankan jika presiden sebenar benarnya sudah tahu , bahwa perdifinisi masa pandemi sudah berlalu dan masa endemi mewarnai hari hari kita, tetapi presiden sengaja belum mencabut status pandemi semata mata karena kepentingan masyarakatnya. Saya duga, presiden belum mencabut status pandemi karena belum yakin akan kesiapan anggota masyarakat untuk berperan secara mandiri dalam pengendalian penyakit covid 19 akibat berbagai alasan yang masuk akal.
Penundaan pencabutan status pandemi, semata mata untuk melindungi kepentingan kesejahteraan masyarakat karena dimasa pandemi, semua kewenangan dan tanggung jawab pengendalian dikelola oleh pemerintah, sehingga anggota masyarakat yang sakit dapat ditanggulangi dengan biaya pemerintah dan dengan sendirinya masyarakat menikmati pelayanan tersebut dengan gratis tanpa perlu pengeluaran biaya maka tidaklah demikian halnya di masa endemi. Dimasa endemi, masyarakat harus membayar sendiri jika terkena penyakit dan hal tersebut bukanlah hal yang terasa baik kalangan sebagian besar masyarakat.
Situasi ketidak siapan tersebut membuat presiden berkeinginan untuk membuat upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran para anggota masyarakat untuk menjaga diri, mencegah agar tak terkena penyakit covid 19, dalam bentuk mematuhi protokol kesehatan ( terutama memakai masker ) dan menvaksinasi diri, untuk menyongsong masa endemi yang sebenar benarnya sudah terjadi saat ini. Presiden ingin agar disiplin protokol kesehatan membudaya dan menjadi kebiasaan spontan setiap anggota masyarakat. Kebiasaan spontan diperlukan karena di masa pandemi, kedisiplinan terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi dikontrol oleh pemerintah dengan instrumen reward, punishment dan kemudahan administrasi urusan keseharian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sedangkan dimasa endemi, kewenangan pemerintah akan dicabut dan dipindahkan pada peran dan tanggung jawab masing masing anggota masyarakat.
Disinilah letak kecerdasan sekaligus kearifan pernyataan presiden Jokowi, dalam suasana yang sebenarnya sudah endemi, beliau menunda pencabutan status pandemi dan mulai membolehkan anggota masyarakat tak memakai masker di tempat umum. Dalam pengertian tanpa masker anggota masyarakat tidak lagi dihukum oleh aparat sehingga memakai atau tidak memakai masker, mematuhi atau tidak mematuhi protokol kesehatan, sudah diserahkan pada kesadaran masing masing anggota masyarakat secara mandiri. Dan yang terpenting selama proses belajar ini berlangsung akan ada peneladanan, pembiasaan serta pembelajaran yang baik serta benar dan bagi masyarakat yang belum sadar secara mandiri sehingga berakibat sakit, biayanya masih ditanggung pemerintah karena status pandemi belum dicabut oleh presiden.
Gayung bersambut, dan saya duga tanggapan kritis dari para cendikia serta para penggerak kembaga swadaya masyarakat, sudah ada dalam perhitungan presiden. Tanggapan positif akan pentingnya protokol kesehatan tetap dijaga, dalam berbagai narasi. Semua narasi, tentunya akan mengerucut dalam bentuk upaya komunikasi, informasi dan edukasi yang dlakukan antar masyarakat secara mandiri,?sehingga kedisiplinan terhadap protokol kesehatan untuk tidak berkerumun dan membiasakan memakai masker serta ikut vaksinasi akan tumbuh dari dalam masyarakat sendiri sehingga tetap bisa terjaga secara optimal, tak diabaikan tapi juga tak berlebihan.
Indikator tumbuhnya kesadaran mandiri tentu akan dipantau oleh para pembantu presiden, bahkan bukan tidak mungkin, secara proaktif dirangsang adanya KIE sistimatik oleh unsur masyarakat, melalui pendampingan terhadap LSM. Peran strategis organisasi keagamaan sangat penting, sehingga dilibatkannya NU serta MD menjadi point strategis yang dapat mempercepat pencapaian keberhasilan. Indikator diatas dikombinasikan dengan indikator angka kesakitan dan angka kematian akan bisa menjadi dasar analisa bagi para cendikia, khususnya epidemiolog, untuk mengusulkan pencabutan status pandemi. Dan presiden Jokowi, yang sudah sejak awal terbukti sangat nemperhatikan masukan iptek dari para cendikia, pastilah akan tetap begitu. Sehingga akhirnya, status pandemi dicabut oleh presiden.
Pencabutan status pandemi dalam kondisi adanya kesadaran masyarakat untuk berperan secara mandiri adalah awal dari loncatan kebangkitan ekonomi indonesia. Apa lagi yang bisa menjadi penghalang bagi datangnya pujian terhadap kecerdasan presiden Jokowi. Indonesia akan menjadi contoh dunia lagi dan lagi.
Banjarmasin
21052022
