
SETAHUN BERLALU
Oleh : IBG Dharma Putra
“Rutinitas membuat pikun sehingga lupa bahwa governance menuntut lebih dari sekedar patuh pada SPM tetapi kemampuan mengorkestrasi sumber daya, menyatukan perangkat daerah, dan memastikan setiap kebijakan memiliki arah yang jelas serta target yang terukur. Dengan demikian, maju tak hanya mengikuti arus waktu tapi melonjak melebihi yang lain. Khusus untuk urusan pilihan, menjamurnya program unggulan dapat menjadi tandanya.”
SCNEWS.ID-BANJARMASIN. Setahun berlalu, seperlima perjalanan panjang kepemerintahan telah berjalan, sudah saatnya melihat arah jalan pulang dan menyesuaikannya dengan kompas janji sebelumnya.Pemimpin dan seluruh jajaran birokrasi di Provinsi Kalimantan Selatan, wajib melakukan introspeksi, berbenah diri sehingga diakhirnya nanti dapat memenuhi janji bagi kesejahteraan bersama. Setahun yang berlalu tidak boleh begitu saja.
Angka angka statistik secara jelas menunjukkan adanya kemajuan pembangunan Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Selatan. Situasi makro sebagai bukti keberhasilan, menunjukkan pola seragam, sehingga potensial merangsang pertanyaan diam dalam heningnya introspeksi, tentang posisi kepemimpinan di daerah, cukup mampukah memberi arah dan mengubah angka menjadi nyata di keseharian masyarakat
Keseragaman itu beraroma dominasi kegiatan oleh pemerintah pusat, padahal desentralisasi tak dimaksudkan agar daerah sekadar menjadi kepanjangan tangan ataupun sekedar menjadi tenaga administratif pusat, tapi dirancang untuk mampu melahirkan kader pemimpin dan model kepemimpinan berkearifan lokal, tegas, berani menentukan prioritas, dan mampu menggelar keberhasilan melalui kegiatan yang sistematik, gradual, terkontrol.
Ada urusan pusat, ada urusan konkuren wajib dan pilihan serta urusan umum yang dibagikan pada daerah. Semuanya tak akan berjalan baik tanpa pemimpin daerah yang memiliki visi dan disiplin eksekusi. Pemimpin tanpa visi, mudah terjebak dalam rutinitas birokrasi dan program ikut berjalan rutin, hanya diakhiri oleh selesainya laporan tanpa transformasi.
Rutinitas membuat pikun sehingga lupa bahwa governance menuntut lebih dari sekedar patuh pada SPM tetapi kemampuan mengorkestrasi sumber daya, menyatukan perangkat daerah, dan memastikan setiap kebijakan memiliki arah yang jelas serta target yang terukur. Dengan demikian, maju tak hanya mengikuti arus waktu tapi melonjak melebihi yang lain. Khusus untuk urusan pilihan, menjamurnya program unggulan dapat menjadi tandanya.
Sadarlah bahwa capaian rata rata air, bukanlah capaian strategis tetapi sekadar kelanjutan dari tren bak mode baju yang sedang diminati untuk dipakai banyak orang. Tidak bisa dipungkiri ada peran pusat dalam keberhasilan daerah, seperti pembagian kewenangan, anggaran, termasuk menjaga demokratisasi tetapi upaya melakukan debirokratisasi di daerah termasuk merangsang partisipasi adalah kunci keberhasilan yang tidak boleh dilupakan.
Dari pimpinan sampai jajaran terbawah, harus sadar bahwa prosedur ruwet, berlapis, disertai budaya kaku, dapat menghambat inovasi serta berakibat pada lambannya penyelesaian semua masalah yang dibutuhkan masyarakat. Apalagi jika kondisi ini, tak dibarengi dengan pemberian informasi dan transparansi, bisa berujung pada rendahnya partisipasi. Pemimpin dikatakan baik dan hebat, tidak karena banyaknya aturan tapi karena bisa memangkas hambatan, membuat proses sederhana sehingga pelayanan bergerak cepat.
Perlu disadari, bahwa pembangunan baik serta berkelanjutan jika ada keterlibatan masyarakat. Agar partisipasi meningkat maka hak dasarnya dalam memperoleh informasi wajib dipenuhi dan keterbukaan anggaran, akses pada data wajib dijadikan instrumen strategis.Ketika masyarakat mengetahui, yang direncanakan serta dicapai, maka dorongan untuk terlibat, mengawasi atau menyampaikan aspirasi, menjaga dan menuntut
perbaikan. Dengan begitu akuntabilitas tumbuh secara nyata.
Pada akhirnya, kemajuan pembangunan akan terjadi tidak hanya sebab bertambahnya waktu, tidak juga karena tindakan seragam pimpinan pusat tetapi beraroma keunikan spesifik daerah, dari inovasi. Kondisi yang hanya akan terjadi jika ada kombinasi kepemimpinan di daerah dengan ketegasan dan visioner, punya sistem kerja yang terstruktur dan terkontrol, konsisten menjaga disiplin pelaksanaan dan pengawasan, serta masyarakat yang sadar, terinformasi, dan aktif mengawasi.
Banjarmasin
05032026







