DIALOG NASIONALISME DI IBNU SINA FOUNDATION
Oleh : IBG Dharma Putra
“Integrasi anak bangsa dalam ideologi Pancasila belum sepenuhnya terwujud sehingga kehendak adanya kesetaraan masih bayang bayang kabur dengan menyisakan istilah mayoritas minoritas, yang diharapkan saling menunjukkan empatinya berbentuk model terbaik, berupa minoritas yang menghormati mayoritas disertai mayoritas yang menyayangi minoritas.”
SCNEWS.ID-BANJARMASIN. Jika dibaca dengan cermat, berbicara tentang nasionalisme Indonesia, tak bisa dilepaskan dari saat kesadaran kebangsaan mulai berdenyut di kalangan kaum terpelajar pada awal abad XX. Di aula sekolah kedokteran STOVIA di Batavia, pemuda dari berbagai daerah, mulai bergerak terorganisasi secara nasional, menghilangkan sekat lokalnya, berjuang bersama dan dengan mendirikan Boedi Oetomo ( kesadaran mulia ).
Nasionalisme Indonesia bisa diibaratkan hutan tropis dengan berbagai pohon karena berisikan campuran warna pedalaman dan pesisir dalam keindahannya. Budaya dan adat istiadat orang pedalaman yang dipengaruhi oleh budaya asli Indonesia, Cina dan India serta pesisir beraroma Eropa dan timur tengah tercampur di dalamnya. Tentunya Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat menjadi warna dominannya hingga boleh dikatakan bahwa nasionalisme Indonesia berwajah politik nasional dan wajah etik Islam.
Nilai moral Islam yang hidup di dalam kerangka negara kebangsaan itulah yang tercermin pada dialog yang telah diadakan oleh ISFO, Ibnu Sina Foundation, pada acara berbuka bersama dan digelar dalam bentuk bedah buku yang berjudul, MIMBAR PERLAWANAN, pendidikan Islam, tuan guru dan fondasi nasionalisme di Kalimantan Selatan yang menghadirkan penulisnya, Wajidi dan Prof Hafiz Ansyari sebagai pembahasnya.
Perbenturan dialogis yang terjadi dalam benak, membawa ingatan ke dialog kritis yang terjadi antara Sultan Hamid yang menginginkan RIS dengan Cokorda Sukawati yang menginginkan NKRI, kembali terbayang dari sudut pandang bersisi Islam. Disederhanakan dengan melihat pandangan Hamid sebagai pandangan Islam integralistik dan pandangan Sukawati sebagai pandangan nasional integralistik ( secara Islam bersifat sekuler ) dan titik temunya ada di dalam pandangan simbiosistik kalangan pejuang serta para tokoh Islam di Kalimantan Selatan.
Para tokoh Islam yang lazim disebut Tuan Guru, memandang Islam dan negara bukan sebagai lawan tetapi sebagai dua unsur yang bisa saling menguatkan. Pandangan ini sejalan dengan ide serta pandangan KH Hasyim Asy’ari, Rais Akbar NU, yang memandang cinta tanah air adalah sebagian dari keislaman serta terbukti menjadi semangat kemerdekaan Indonesia.
Jika dilihat secara lebih sederhana, perbedaan itu, bisa dipahami sebagai pertemuan dua arus pemikiran. Satu arus memandang Islam sebagai kerangka integral bagi kehidupan negara, arus lainnya, memosisikan negara bangsa sebagai rumah bersama yang tidak sepenuhnya dapat dilebur dalam satu identitas agama, walaupun dominasi aroma Islam dalam nasionalisme itu, tidak pernah dipungkiri sampai saat ini.
Realita kehidupan bernegara yang juga diterima adalah bahwa titik temu kritis islamisme dengan nasionalisme, harus selalu diupayakan dengan tetap menjaga ideologi Pancasila, karena sejak awal kedua paham, ingin diintegrasikan melalui kesepakatan walaupun belum mencapai puncak sukses sampai kini. Suksesnya integrasi terlihat dari kesetaraan menyeluruh semua anak anak bangsa.,
Berbagai ketegangan nyata tertulis dalam buku sejarah, tercatat muncul paling tajam, pertama kalinya, pada penentuan dasar negara, antara negara agama atau negara kebangsaan, yang berujung Piagam Jakarta tidak sepenuhnya bisa diterima sehingga mulai saat itu, hubungan ini, berjalan beraroma kompromi berselang seling dengan hangatnya ketegangan.
Integrasi anak bangsa dalam ideologi Pancasila belum sepenuhnya terwujud sehingga kehendak adanya kesetaraan masih bayang bayang kabur dengan menyisakan istilah mayoritas minoritas, yang diharapkan saling menunjukkan empatinya berbentuk model terbaik, berupa minoritas yang menghormati mayoritas disertai mayoritas yang menyayangi minoritas.
Kenyataan masih adanya mayoritas minoritas, adalah kondisi sementara menuju kesetaraan. Sebuah proses yang akan dan selalu diwarnai berbagai afirmasi. Kebijakan afirmasi sebagai upaya kesetaraan harus ditangani secara tepat supaya mayoritas dapat menerima kebijakan dengan lapang dada karena pemerintah tidak memarjinalisaasinya. Pelaksanaan kebijaksaan afirmasi yang tak tepat, potensial menimbulkan rasa serta sikap minoritas dikalangan mayoritas dengan segala akibat sampingannya.
Afirmasi untuk menyamakan aksesibilitas pada kemajuan pembangunan wajib dilakukan pada golongan terpinggirkan dengan ketulusan logis dan bukan karena faktor SARA semata. Karena rasa terpinggirkan bersumber SARA sebaiknya ditangani dengan pemantapan ideologi bangsa dan kebijakan inklusif. Zero tolerance terhadap ajaran serta ujaran anti Panca Sila, wajib serta harus dilakukan.
Itulah kado bulan puasa yang bisa didapat dari berbuka puasa bersama yang dilakukan ISFO, Ibnu Sina Foundation, kali ini, diformat secara unik, berbentuk kajian bedah buku. Memberi perenungan kecil dan ruang pemikiran untuk berjalan kembali menelusuri sejarah bangsa.
Kado lainnya adalah kesempatan bersilaturahmi dengan teman lama, sehingga suasana serius, sesekali mencair oleh guyonan konyol dipenuhi tawa saling meledek, meluncur ringan, selembut angin malam. Dalam canda terselip kehangatan yang mengingatkan, bahwa di balik debat atau dialog tentang bangsa, ternyata persahabatan akan tetap serta selalu menjadi tali yang paling manusiawi untuk menjaga kebersamaan.
Banjarmasin
16032026
